Pemerintah Dorong Ekspor Jasa

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana perluasan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% menjadi sembilan jenis ekspor jasa guna memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pasalnya ekspor jasa memiliki potensi yang bagus. Kajian ini diharapkan selesai akhir tahun ini. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70/PMK.03/2010, pemerintah hanya membatasi tiga jenis jasa yang dikenakan PPN 0% yaitu jasa maklon, perbaikan dan perawatan, dan konstruksi. Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menuturkan, saat ini pemerintah bersama swasta dan Non Government Organization (NGO) mulai menggerakkan sektor jasa sebab pemerintah memandang adanya potensi yang besar, seperti sektor pariwisata, bisnis, komunikasi, seni, dan profesi jasa kreatif. “Per tumbuhan sektor jasa per kuartal II-2018 mencapai 5,68% di atas PDB nasional dan sektor lain (primer dan sekunder). Kita upayakan ada penguatan sektor jasa melalui 3 sinergi; kebijakan, data statistik, dan sertifikasi” tutur dia saat dihubungi Investor Daily, Senin (1/10).

Edi menjelaskan, langkah yang dilakukan pemerintah telah memiliki konsep sinergi yang jelas agar kerja dapat terukur termasuk dengan mengupayakan PPN 0% untuk ekspor jasa tertentu yang diberikan sebagai insentif. Menurut dia setiap kenaikan 1% pada sektor jasa akan meningkatkan 0,795% terhadap PDB, sementara itu untuk sektor primer hanya mampu meningkatkan PDB sebesar 0,228%. Selanjutnya ia mengatakan jika ekspor jasa ditingkatkan maka dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, sebab penyerapan tenaga kerja sektor jasa didominasi oleh perdagangan besar dan ritel, perbaikan kendaraan bermotor dan sepeda motor yang memang kebanyakan pekerja informal. Untuk neraca jasa Indonesia masih mengalami defisit terutama disebabkan adanya tekanan defisit pada transportasi barang (freight), namun sedikit terdorong ole adanya surplus di pariwisata. Neraca jasa pada 2016 sebesar -7,084 dan 2017 kembali mengalami minus -7,864. “Jasa menyumbang sekitar 44% pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di 2017, dengan nilai ekspor jasa mencapai US$ 25 miliar, yang ditopang terutama oleh jasa perjalanan. Sementara impor jasa senilai US$ 33 miliar dengan nilai tertinggi berasal dari jasa transportasi”, tuturnya. Dari 22 sektor untuk indeks pembatasan perdagangan di pasar jasa Indonesia relatif lebih tinggi dari ratarata negara OECD, sehingga dapat mengganggu daya saing internasional di sektor tersebut. Selanjutnya, kata dia, perlu dukungan berupa koordinasi pemerintah dan pelaku usaha dalam pengembangan data sektor jasa melalui survei yang terintegrasi.

Berikutnya, perlu penataan regulasi sektor jasa. Sebelumnya ada Perpres 44/2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, perbaikan iklim dan kemudahan usaha sektor jasa, UU sistem pendidikan nasional. Selain itu pengembangan infrastruktur pendukung sektor jasa. Pengembangan infrastruktur jalan pariwisata dari bandara/pelabuhan ke destinasi pariwisata. Pengembangan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi serta melakukan pengembangan SDM sektor jasa melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi. Kemudian melakukan peningkatan daya saing industri perkapalan dan industri asuransi nasional dalam mengurangi defisit neraca transportasi barang. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ekspor sektor jasa pada semester I-2018 mencapai US$ 13.352,61 juta, tumbuh dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 11.375,84 juta. Sepanjang 2017, ekspor jasa menembus US$ 24.820,89 juta, naik dari 2016 yang mencapai US$ 23.323,54 juta